IMG20150705133853Tanggal 29 Juni 2015 lalu saya diundang Pemkot Solo untuk pertemuan dengan Komisi X dalam rangka RUU Sistem Perbukuan. Undangan itu tak terlalu jelas, namun yang pasti Pemkot mengundang saya sebagai perwakilan penulis. Maka datanglah saya bersama beberapa teman dari Buletin Sastra Pawon. Saya cukup kaget, ternyata di sana draft RUU sudah  dibagi, Komisi X hanya minta kami (perwakilan penulis, penerbit, tokoh buku, dosen-dosen, perpustakaan, dll.) membaca dan merevisi draft undang-undang tersebut. Tentu dalam kondisi dan waktu yang singkat seperti itu, sangat sulit mendalami RUU seperti itu. Apalagi yang tertulis terasa umum dan standart.

Saat keluar saya berpikir, jangan-jangan saya hanya menjadi alat untuk pengesahan semata. Walau saat rapat itu saya sempat bicara di depan mereka tentang apa permasalahan yang dihadapi penulis dari kacamata saya. Tapi saya tak terlau yakin apa ucapan-ucapan saya itu di dengar.

Maka keesokan harinya, apa yang saya ungkap saat itu, saya tulis dan saya kirimkan pada  email komisi X. Dan setelah saya pertimbangkan, saya kemudian memutuskannya untuk memosting di blog saya. Setidaknya saya sekadar ingin mempertanggungjawabkan kehadiran saya saat itu.

Demikisan surat yang saya tulis:

Solo, 30 Juni 2015

Kepada Yth.

Anggota Komisi X DPR Pusat

di tempat

Salam,

Saya Yudhi Herwibowo, yang sehari sebelumnya datang di pertemuan RUU Sistem Perbukuan di Balaikota Solo. Saya datang mewakili penulis. Waktu yang pendek membuat saya tak bisa banyak bicara. Jadi hari ini saya putuskan untuk menuliskan segala kondisi yang diinginkan penulis.

Awalnya, saya cukup kaget ketika datang di acara itu, ternyata RUU itu telah menjadi draft yang nyaris jadi. Saya jadi berpikir jangan-jangan saya hanya sekadar menjadi undangan dari penulis yang menggolkan keputusan itu. Maka itulah saya putuskan menulis tulisan ini di blog saya, dan saya kirimkan ke email komisi X DPR.

Seperti yang sudah saya katakan di forum tersebut, bila diumpamakan sebagai permainan catur, penulis bagai menjadi pion kecil di dunia perbukuan. Ia yang melangkah pertama kali, dan atas langkahnya itu semua bidak catur bisa bergerak. Tapi ironinya setelah permainan berlangsung, fungsinya pion menjadi tidak penting.

Padahal kita bisa sampai ada di posisi seperti ini adalah berkat buku-buku. Bapak-bapak bisa menjadi anggota dewan, dan saya bisa menjadi penulis juga karena buku. Bisa dibayangkan, saat kita sekolah sudah berapa buku-buku pelajaran atau pun buku-buku bukan pelajaran yang kita baca? Saya yakin, tak ada dari kita yang bisa menjawabnya, karena jumlahnya yang begitu banyak. Tapi satu pertanyaan: apakah kita pernah mengucapkan terima kasih kepada para penulisnya?

#1 Penghapusan Pajak Kertas dan Pajak Buku

Kondisi perbukuan kita sudah begitu kusut. Dari awal pertemuan ini semua peserta selalu mengajukan perkara harga buku yang mahal dan minat baca masyarakat kita yang terlalu rendah. Dari informasi seorang kawan guru yang mengajar sastra, target kurikulum sekarang, tak lagi mewajibkan siswa membaca buku sastra. Ini adalah ironi tertinggi yang ada di negara ini.

Tapi permasalahan harga buku, yang langsung berdampak pada penulis, tidaklah sekadar masalah yang mudah. Sebagai penulis, saya juga memiliki penerbit buku umum yang sedikit banyak tahu kondisi perbukuan saat ini. Satu catatan saya, yang membuat harga buku menjadi tinggi adalah distribusinya.

Sebagai gambaran: Bila 25% untuk kertas dan cetak, 25% untuk lain-lain berikut keuntungan (layout, edit dan termasuk royalti penulis), 50% sisanya adalah untuk distributor (ini termasuk rabat took buku). Kondisi ini kadang lebih parah lagi. Beberapa distributor meminta rabat 55% sampai 60%.

Simpul ini sudah dimainkan dengan baik-oleh pihak-pihak swasta. Toko buku, dan distributor/agen. Di sini saya tak terlalu yakin pemerintah bisa mengambil posisi. Apa pemerintah bisa menekan toko-toko buku atau distributor untuk mengurangi rabat? Saya tak terlalu yakin. Ini terlalu ribet.

Sehingga pemerintah harus mengambil posisi yang bisa dilakukan. Saya piker ornament yang bisa ditekan dari itu adalah di bagian kertas. Selama ini yang saya tahu ada pajak kertas yang diambil. Saya tak tahu apa ini juga menyangkut pajak buku?

Hanya saja dengan asumsi pengurangan/penghilangan pajak kertas di awal proses pembuatan buku, saya hitung harga buku bisa turun hingga 15%-20%.

Sebagai ilustrasi: bila produksi Rp. 10.000, biaya lain-lainnya 10.000, harga buku sampai ke konsumen sekitar Rp. 40.000. Penurunan harga produksi misalnya 20% saja, misalnya Rp. 8.000 dapat membuat harga buku menjadi Rp. 32.000. Tentu sebagai catatan: biaya lain-lain setiap penerbit berbeda-beda, tergantung tempat, kapasitas penerbit, dll.

#2 Penghapusan Pajak PPn dari Royalti

Sejak SMP, saya sudah membaca salah satu buku Arswendo Atmowiloto, Mengarang itu Gampang. Di situ saya tahu, Arsewando tengah mengupayakan penghilangan pajak PPn dari royalti penulis. Namun nyatanya samapi 35 tahun lewat, keadaan itu tak pernah berubah. Kondisinya bahkan lebih parah saat pemerintah mengambil pajak lebih besar, sampai 30% dari penulis-penulis yang tak memiliki NPWP. Ini cukup ironis.

Bia mengacu data IKAPI saat presentasi kemarin, bahwa setiap tahun ada 16.000 judul buku. Saya ingin membuat satu ilustrasi. Tentu ini ilustrasi yang sangat kasar, dan perlu dikaji ulang dengan data-data yang valid. Anggap saja 16.000 itu merupakan buku baru dari 16.000 penuiis. Lalu kita rata-ratakan buku-buku itu dicetak dengan harga 50.000 (ini asumsi yang cukup tinggi dari rata-raya harga buku). Lalu kita bayangkan setiap buku dicetak ulang hingga 2 kali, sehingga dapat diperkirakan buku-buku itu beredar 6.000 eks (ini asumsi lebih, walau banyak buku-buku bestseller yang dicetak ulang di atas 10 x, namun pada kenyataannya lebih banyak buku yang berhenti di cetakan pertama).

Jadi PPn yang diterima pemerintah dari penulis adalah: 15% x 480.000.000.000 = 72.000.000.000.

Nilai 72 miyar itu tentu bukan nilai yang besar bagi pemerintah, Itu hanya butuh tak lebih dari 4 dana asprisasi anggota DPR.

Tapi itu adalah nilai yang besar bagi 16.000 penulis. Apa hal ini tak bisa dianggap upaya sebagai ucapan terima kasih kepada para penulis yang selama ini sudah mencerdaskan bangsa?

#3 Kampanye Literasi

Dari membaca sekilas pasal-pasal yang ada dalam RUU itu, saya merasa pasal-pasal itu terlalu umum. Terutama pasal-pasal tentang penulis. Saya merasa selama ini, tanpa ada pemerintah pun keadaannya sudah berlangsung cukup baik.

Namun yang ingin saya soroti adalah pasal-pasal 42, tentang wewenang dan tanggungjawab. Misalnya di ayat 2 di beebrapa poin: pemerintah memberikan kemudahan akses untuk memperoleh buku bermutu, menjamin ketersediaan buku, memfasilitasi kegiatan perbukuan, memfasilitasi penerbitan dan naskah langka, memfasilitasi masyarakat untuk menerbitkan buku yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memfasilitasi program minat baca, dll.

Membaca poin-pon itu, sepanjang saya menjadi penulis dan bergiat di dunia buku, saya tak pernah melihat pemerintah menjalankan pasal-pasal itu.

Yang saya tahu, karena saya juga melakukannya, biasanya kawan-kawan penulis dari berbagai komunitas-komunitas sastra dan kepenulisanlah yang bergerak menjalankan poin-poin itu. Mereka rajin membuat agenda-agenda literasi, seperti: bedah buku, launching buku, diskusi buku, workshop-workshop penulisan, dll.

Sebenarnya ini dilakukan karena kecintaan kawan-kawan penulis terhadap dunia literasi, sehingga tanpa pemerintah pun mereka tetap menjalankannya. Apalagi mungkin, kawan-kawan penulis tak ingin membuat pemerintah lebih repot. Toh pada dasarnya bila kami bisa melakukan hal-hal sendiri, kami akan melakukannya. Namun bila tak bisa, barulah kami akan menuntut pada pemerintah (Inilah alasan mengapa kami konsen terhadap penuntutan penghilangan pajak kertas dan pemotingan PPn dari royalti.)

Sekian tahun saya menganggap pemerintah abai terhadap dunia literasi. Sepertinya, selama ini saya tak pernah melihat kampanye tentang buku. Padahal di negara Jepang yang sudah jelas minat bacanya tinggi, masih kita dapati papan-papan reklame tentang pentingnya membaca. Di negeri ini itu tak pernah terjadi.

Padahal bila pemerintah tak mau repot setiap bulan, pemerintah bisa membuat agenda besar untuk kampaye itu. Sebagai gambaran: Singapura memiliki Singapura Writer Festival, Malaysia memiliki Malaysia Writer Festival, India punya India Writers Festival. Tapi kita sama sekali tak punya. Dan itu sama sekali tak membuat kita cemas. Festval-festial yang ada di Indonesia dilakukan pihak swasta. Ubud Writer and Reader Festival, Asean LIterary Festival, Borobudur Culture and Writer Festibal, Makasar Witer Festival, Festival Sastra Solo, semua dilakukan komunitas-komunitas atau pun pihak swastra.

Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil, pameran buku yang seharusnya merupakan acara yang mudah untuk kampanye literasi pun tak digarap dengan baik. Padahal hanya di saat-saat seperti itu masyarakat bisa mendapatkan buku murah!

#4 Memberi Perhatian pada Penulis

Mendengar berita gaji sopir busway 8,1 juta, membuat saya merasa sangat miris. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada para sopir, penulis yang notabene adalah bekerja untuk mencerdaskan bangsa ini, saya yakin, hanya 1-2 orang saja yang mendapat royalti sejumlah itu.

Akhir-akhir ini banyak penulis-penulis senior yang telah menulis dengan baik saat mudanya, hidup merana saat tua. Kawan-kawan penulis lainnya, kemudian beriuran membantu pengobatannya.

Saya tahu, di semua lini keadaan ini memang terjadi, tak hanya pada penulis.

Tapi penulis adalah bagian paling rentan. Seperti yang saya katakana di awal, peran penulis di system perbukuan ini hanyalah pion kecil. Saya berharap pemerintah tak sekadar membiarkan penulis terus-terusan menjadi pekerjaan seorang idealis. Kalau pemerintah sudah bisa menjadikan guru-guru ke jenjang lebih tinggi, sudah saatnya pemerintah juga membawa penulis ke jenjang itu.

Untuk itu, pemerintah memiliki badan khusus untuk menjebatani keadaan ini. Tentu lebih baik badan ini bersifat independen, namun bila sulit direalisasikan, bisa juga diletakkan menjadi bagian di dinas tertentu. Badan inilah yang nantinya akan mengurus asuransi, dan founding bagi penulis-penulis yang sudah berjasa sangat banyak terhadap dunia literasi kita.

Demikian surat yang saya buat. Semoga tak sekadar ditampung, namun dapat ditindaklanjuti. Saya berharap Komisi X periode kali ini dapat menjadi dewa penolong bagi para penulis Indonesia, yang selama ini nyaris tak diperhatikan. Terima kasih

Hormat Saya

Yudhi Herwibowo,

penulis buku. Buku-bukunya: Pandaya Sriwijaya, Enigma, Miracle Journey, Untung Surapati, Halaman Terakhir novel tentang Jenderal Polisi Hoegeng, dll. Mengurus percetakan buku dan penerbitan bukuKatta, yang sudah menerbitkan lebih dari 100 judul buku. Aktif di Komunitas Satra Pawon, yang giat membuat acara-acara literasi di Solo, misalnya: diskusi tentang Ronggowarsito, Mengenang Hartojo Andangdjaya, Festival Sastra Solo, Cerdas Cermat Sastra, dan Sayembara Cerpen dan Puisi bagi Majalah-majalah sekolah se-Solo (bulan September nanti).

Iklan